Menu

Mode Gelap

Umum · 4 Sep 2022 11:12 WIB

Top! Riset Ilmiah Ketua MPR Publis di Jurnal Internasional Scopus

Avatar badge-check

Editor


 Top! Riset Ilmiah Ketua MPR Publis di Jurnal Internasional Scopus Perbesar

SPI-JAKARTA

Ketua MPR RI sekaligus kandidat doktor studi Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bambang Soesatyo kembali menulis artikel riset ilmiah, berjudul ‘The Urgency of the Staples of State Policy As a Legal Umbrella For The Sustainable Development Implementation to Face The Industrial Revolution 5.0’, yang telah dimuat dalam jurnal internasional terindex Scopus, Central Asia and The Caucasus Journal, Volume 23 Issue 1 2022, English Edition. Diterbitkan oleh CA and CC Press AB, dari Swedia.

Bamsoet menjelaskan, selain sebagai salah satu syarat dalam menempuh pendidikan doktor di studi Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, artikel tersebut juga untuk memperluas khazanah pemikiran tentang urgensi kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Indonesia dalam menghadapi Revolusi Industri 5.0.

“Publik bisa membaca dan mengkritisinya, sehingga ruang dialog semakin terbuka, yang pada akhirnya akan semakin mempertajam pengetahuan tentang urgensi kehadiran PPHN,” kata Bamsoet di Jakarta, Kamis, 1 September 2022.

Dalam artikel tersebut, Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan tentang perjalanan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pada masa dahulu pernah dimiliki Indonesia sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia oleh para pendiri bangsa, Bung Karno dan Bung Hatta dengan nama Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB) sebagai landasan program pembangunan nasional. Kemudian dilanjutkan pada era Presiden Suharto dengan nama Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai panduan jangka panjang pembangunan nasional.

Namun akhirnya dalam amandemen ketiga konstitusi yang dilakukan pada 1-9 November 2001, keberadaan GBHN dihapuskan. Perubahan penting lainnya dalam amandemen ketiga tersebut adalah presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih oleh MPR RI, melainkan langsung dipilih oleh rakyat.

Sehingga program pembangunan tidak lagi didasarkan pada GBHN yang dibuat oleh MPR RI melainkan pada visi-misi presiden dan wakil presiden terpilih. “Karena ketiadaan GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional, pemerintah kemudian membentuk UU Nomor 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan UU Nomor 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025,” ujarnya.

Namun dalam implementasinya, Bamsoet melanjutkan, berbagai peraturan perundang-undangan tersebut masih menyisakan beragam persoalan. “Selain kecenderungan eksekutif sentris, dengan model sistem perencanaan pembangunan nasional yang demikian, memungkinkan RPJPN dilaksanakan secara tidak konsisten dalam setiap periode pemerintahan,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini mengatakan, demikian juga antara sistem perencanaan pembangunan nasional dan sistem perencanaan pembangunan daerah, yang berpotensi terjadi ketidakselarasan. Sebab, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak terikat untuk mengacu pada RPJMN, karena visi dan misi Gubernur/Bupati/Walikota sangat mungkin berbeda dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

“Berbagai kelemahan tersebut akhirnya mengantarkan pada gagasan perlunya MPR diberikan kembali kewenangan menetapkan Haluan Negara, yang kemudian dikenal dengan nomenklatur PPHN,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaannya akan menjadi kaidah penuntun (guiding principles) yang berisi arahan dasar (directive principles) tentang bagaimana melembagakan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi ke dalam pranata publik. “PPHN juga menjadi paket integral dari konsepsi negara kekeluargaan yang dikehendaki Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945”.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan, keberadaan PPHN juga sangat diperlukan dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi Revolusi Industri 5.0 dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih yang dapat mengurangi adanya kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi dan teknologi.

Karena itu, keberadaan PPHN sangat penting untuk memuat norma-norma dasar yang mengarah pada cita-cita dan tujuan nasional yang sifatnya memberikan arahan kepada lembaga-lembaga negara. Terutama lembaga penyelenggara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Artikel ini telah dibaca 5 kali

Baca Lainnya

Innalillahi, Wakil Dekan I FTK UIN Bandung Meninggal Dunia

24 Januari 2023 - 09:42 WIB

Menag: Jangan Lakukan Koruptif

21 Januari 2023 - 11:03 WIB

Keren! Mahasiswa UIN Bandung Diajak Perkuat Jiwa Wirausaha Lewat Bonsai

9 Januari 2023 - 10:28 WIB

5 Jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa UIN Jakarta Tahun 2023

7 Januari 2023 - 08:34 WIB

Top! MAN 2 Kudus dan MAN Karangasem Raih Predikat Wilayah Bebas Korupsi

5 Januari 2023 - 07:57 WIB

Top! Siti Rahmatillah, Mahasiswa UIN Malang Sabet Juara Lomba Esai Nasional

29 Desember 2022 - 09:40 WIB

Trending di Umum