BANDUNG SENTRA PUBLIKASI INDONESIA
Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, E Hasbi Nassarudin, SH., MH. CPM menyerahkan Buku Pemilu dan Agama kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), Prof Fauzan Ali Rasyid MSi.
Ketua LBKH, menjelaskan Buku Pemilu dan Agama merupakan hasil Kerjasama LBKH FSH dengan KPU Provinsi Jawa Barat.
Dekan FSH menjelaskan Buku ini menarik untuk dibaca dan menjadi referensi bagi masyarakat dan praktisi dikarenakan memiliki relevansi terhadap Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.
Tema politik identitas akan selalu kental dengan beragam proses pemilihan yang terjadi di Indonesia, “terlebih di Jawa Barat yang notabene masyarakat agamis dalam kontestasi Pemilu 2019 menunjukkan dominasi keterpilihan partai nasionalis daripada partai yang berbasis agama dengan perolehan suara yang cukup signifikan,” tegasnya dikutip dari UIN Bandung, Selasa (16/5/2023).
Menariknya dikarenakan mayoritas masyarakat di Jawa Barat beragama Islam, akan tetapi hasil rekapitulasi perolehan suara ternyata tidak berbanding lurus terhadap keterpilihan partai yang berbasis agama dalam hasil pemilihannya. Tema lainnya berbicara mengenai pelibatan agama dalam politik praktis dimaksudkan agar politik sesuai dengan etika dan ajaran agama, terutama ketika kondisi etika-moral politik pada secara umum masih sangat lemah, baik dalam persaingan untuk memperoleh kekuasaan maupun dalam penggunaan kekuasaan.
Keberhasilan pelaksanaan Pemilu 2019 di Jawa Barat tidak lepas dari pemahaman keagamaan dan tokoh agama yang mengubah pola perilaku dan kesadaran politik masyarakat yang apatis sehingga dapat berpartisipasi dalam menentukan hak pilihnya. Kemudian, keterwakilan perempuan menjadi topik penting lainnya terutama dalam kaitannya dengan politik dan demokrasi.
Demokrasi inklusif menghendaki keterwakilan yang memadai dari setiap unsur masyarakat, termasuk perempuan yang jika dilihat dari proporsinya terhadap populasi cukup besar jumlahnya dan akan terasa janggal berbicara demokrasi manakala keterwakilan unsur masyarakat yang memiliki proporsi cukup besar justru kurang terwakili.
Bagi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok menyampaikan kita ketahui bersama bahwa negara kita memasuki fase konsolidasi demokrasi yang ditandai dengan adanya stabilitas dan konsistensi demokrasi yang sudah dijalankan melalui pelaksanaan Pemilu yang dilakukan secara berkelanjutan mulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2019. Maka agenda selanjutnya bagaimana kita bisa merawat stabilitas dan persistensi (konsisten) demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu 2024 yang berkualitas dan berintegritas.
Selain itu, konsolidasi demokrasi ditandai dengan dipilihnya demokrasi dan pemilu serta pemilihan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sebagai system dalam memilih pemimpin dan dalam menjalankan roda pemerintahan, kebangsaan dan kenegaraan, memperoleh legitimasi yang kuat bahwa pemerintahan demokratis adalah yang paling tepat bagi masyarakat.
Untuk itu agenda dan problematika kita dalam konsolidasi demokrasi adalah mewujudkan pelaksanaan pemilu dan pemilihan 2024 berkualitas dan
berintegritas sehingga terwujudnya pemerintah dan wakil rakyat yang legitimate dan kuat dalam menjalankan Pemerintahan di Indonesia termasuk di Jawa Barat.
Maka dengan kehadiran buku ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilu dan pemilihan 2024 berkualitas dan berintegritas, dan untuk merawat stabilitas dan konsisten demokrasi dalam rangka konsolidasi demokrasi.
Pada akhirnya, kehadiran buku ini patut diapresiasi setinggi-tingginya karena memberikan gambaran pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan di Jawa Barat sebagai acuan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan periode berikutnya.
